Desa Sawit Lestari : Perkuat Implementasi Sawit Berkelanjutan di Indonesia

Jakarta, 19 April 2016 – Produk sawit berkelanjutan dipastikan mampu memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Untuk itu diperlukan terobosan dalam menciptakan stigma positif dan menjamin produksi kelapa sawit secara berkelanjutan, sehingga nilai produk sawit Indonesia tetap tinggi.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan, salah satu cara strategis untuk menciptakan sawit lestari atau berkelanjutan adalah menjadikan desa sebagai suatu satuan pemangku kepentingan untuk mempercepat produksi sawit berkelanjutan dengan gagasan Desa Sawit Lestari.

“Gagasan ini tidak semata-mata memandang sawit sebagai suatu komoditas tunggal yang berdiri sendiri dan menjadi urusan para petani sawit saja. Akan tetapi gagasan ini menekankan pada terbangunnya  sebuah sistem terpadu dimana sawit dapat terintegrasi dan berjalan seiring dengan sistem sosial masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka, dimana lingkungan hidup pun tetap terjaga dengan baik,” ujar Darto.

Darto menambahkan, untuk tahap awal implementasi konsep Desa Sawit Lestari akan dilakukan di Desa Sei Kijang, Desa Simpang Beringin, dan Desa Muda Setia di Kabupaten Pelalawan, Riau. Ketiga desa tersebut akan menjadi desa percontohan implementasi Desa Sawit Lestari pertama di Indonesia. .

“Dengan mengintegrasikan perangkat, peraturan dan dana desa yang tersedia, petani sawit akan mendapatkan dukungan penuh dalam mengimplementasikan praktik bertani yang bertanggungjawab dan berkelanjutan,” tegas Darto.

Ide Desa Sawit Lestari ini muncul tatkala petani sawit sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti, produktivitas yang terus menurun dan harga sawit yang juga turun. Produktivitas yang turun disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya, bibit dan pupuk yang kurang baik, kurangnya pengetahuan petani tentang praktik bertani berkelanjutan dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas.

Permasalahan fundamental lainnya yang masih menjadi kendala para petani sawit dalam praktik bercocok tanama sehari-hari adalah tidak adanya dokumen hukum terhadap lahan mereka, sehingga sangat sulit bagi petani untuk mendapatkan akses terhadap bantuan keuangan. Padahal petani sangat membutuhkan akses keuangan untuk membantu mereka melakukan penanaman ulang, pembukaan lahan tanpa cara membakar, maupun untuk membeli bibit dan pupuk berkualitas terbaik untuk menghasilkan TBS yang bermutu tinggi 

“Semua hal tersebut merupakan akar permasalahan yang dialami secara nyata oleh petani sawit kita yang sekaligus menyebabkan berkurangnya kompetensi sawit Indonesia di pasar global. Padahal, sawit merupakan komoditas strategis Indonesia. Indonesia-pun hingga saat ini masih menjadi pengekspor sawit terbesar di dunia,” imbuh Darto.

Bito Wikantosa, Kepala Sub Bidang Pembangunan Partisipatif, Kementerian Desa, Pembangunan, dan Desa Tertinggal menyambut baik gagasan Desa Sawit Lestari, “Sudah saatnya pemerintah desa hadir dan turut membantu para petani dalam memperjuangkan sawit berkelanjutan, sehingga komoditas ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat desa. Lebih jauh lagi, kelapa sawit bahkan dapat menjadi komoditas yang mendorong potensi dan inisatif ekonomi lainnya yang ada di desa, sehingga akhirnya keseluruhan ekosistem desa dapat saling bersinergi untuk mendongkrak status sosial ekonomi masyarakatnya untuk jangka panjang.”

Sawit Berkelanjutan adalah Keharusan

Sejauh ini negara-negara maju telah meningkatkan permintaan minyak sawit yang berkelanjutan terutama Eropa, yang  diprediksi akan meminta 100% minyak sawit berkelanjutan pada tahun 2020. Sementara itu, India dan Cina pun mulai mendorong permintaan minyak sawit berkelanjutan sejak sekarang.

“Kondisi ini mendorong petani dan pemangku kepentingan lainnya untuk memproduksi sawit berkelanjutan secara besar-besaran karena mayoritas CPO Indonesia berorientasi ekspor,” pungkas Darto.

Sebagai informasi, sekitar 40% dari produksi sawit di Indonesia dihasilkan dari perkebunan kecil rakyat yang dikelola oleh petani sawit, dengan produktivitas rata-rata antara 12-14 juta/ha/tahun. Pada tahun 2015, Indonesia memproduksi setidaknya 31,5 juta ton CPO (Crude Palm Oil) dan sekitar 21 juta ton diekspor, sisanya untuk konsumsi dalam negeri.

Sementara itu, Kepala Desa Dosan Firdaus mengatakan, sejak 2011 para petani sawit di Dosan telah berkomitmen untuk melindungi wilayah hutan dalam praktik pengolahan lahannya. Apa yang mereka lakukan adalah solusi bagi masyarakat dan solusi bagi deforestasi. Dosan menjadi sebuah komunitas yang melindungi hutannya. 

“Kami berkomitmen untuk menerapkan standar ramah lingkungan. Beralih dari bahan kimia ke pupuk organik, melakukan intensifikasi produktivitas kebun dan pada saat bersamaan menjaga hutan tersisa di Danau Naga. Komitmen ini, secara resmi kami buat dalam bentuk peraturan desa. Dua tahun pelaksanaan, saya bisa bilang bahwa hampir semua penduduk kini lebih sejahtera,” tutur Firdaus.

Perkumpulan Elang, sebuah LSM di Riau, dan Greenpeace mendukung komitmen petani Dosan melalui program penguatan kapasitas petani sawit skala kecil mandiri dan juga mempromosikan pengelolaan perkebunan yang bertanggungjawab yang ada di tujuh desa di Kabupaten Siak.

Sejak Februari 2011, sekitar 1,000 perkebunan kelapa sawit seluas 3.500 hektar, berkomitmen untuk mengelola perkebunan mereka secara berkelanjutan dan bertanggung jawab serta melindungi 740 hektar hutan yang tersisa di sekitar desa mereka.

“Desa Dosan adalah contoh kemandirian petani yang harus mendapat dukungan dari berbagai pihak dan membuktikan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat harus sejalan dengan perlindungan hutan. Kami berharap ada pengakuan dari semua pihak terhadap kebun masyarakat dan memperoleh dukungan pasar internasional dan terpenting adalah meningkatkan posisi tawar petani mandiri di dalam bisnis industri sawit,” jelas Direktur Perkumpulan Elang, Riko Kurniawan.

Tentang SPKS

SPKS adalah organisasi petani kelapa sawit skala kecil yang didirikan pada 9 Juni 2006 dan dideklarasikan pada 2013.  Organisasi ini bersama anggotanya petani sawit memperkuat skala keberlanjutan, kesejahteraan dan kemandirian petani melalui pembangunan kapasitas, kelembagaan ekonomi dan fasilitasi akses petani dalam berbagai sektor keuangan, kebijakan yang berpihak, dan akses pemasaran dan keberlanjutan.

Saat ini, SPKS sudah berada di lima provinsi dan delapan kabupaten. Delapan kabupaten tersebut di antaranya Labuhan Batu Utara (Sumut), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Rokan Hulu (Riau), Kuantan Singingi (Riau), Sanggau (Kalbar) Sekadau (Kalbar), Sintang (Kalbar) dan Paser (Kaltim). Anggota SPKS sebanyak 48 ribu petani kecil dengan skala lahan kurang dari 25 hektare dan bekerja langsung dikebun.

SPKS memiliki visi memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui pemberdayaan petani kelapa sawit dan perbaikan kebijakan.  Beberapa misi untuk mendukung visinya antara lainmeningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, membangun kesadaran petani kelapa sawit, penguatan dan perluasan organisasi melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dan pembentukan organisasi, meningkatkan kualitas hidup petani sawit melalui inovasi di bidang pertanian dan teknologi, dan meningkatkan kesadaran publik baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit, Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website : www.spks.or.id

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Dian Mayasari

Sekretariat SPKS

Perumahan Bogor Baru Blok A5 No.17, Kelurahan Tegal Lega Bogor – Jawa Barat

Website : ww.spks.or.id, Telepon 0251-8571263, Fax 0251-8324097

About The Author

Related Posts

Leave a Reply