IPOP Berkomitmen Dukung Pemerintah Hasilkan Sawit Lestari

Jakarta, 12 April 2016 – Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghasilkan sawit lestari dan ramah lingkungan (sustainable palm oil) sebagai kompetensi yang sangat diakui oleh konsumen global. Hal ini juga penting untuk terus didorong agar komoditas ini tetap terjaga sebagai kontributor perekenomian bangsa yang signifikan.

Salah satu komitmen IPOP adalah membantu meningkatkan kapabilitas dan produktivitas para petani sawit (smallholders) melalui program-program pemberdayaan – seperti integrasi kelapa sawit dan sapi yang berhasil dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di mana pelepah sawit diolah sebagai bahan pakan sapi dan kotoran sapi dipakai untuk pupuk pohon sawit.

IPOP bersama sejumlah mitra juga memberikan program pendampingan dan pelatihan kepada smallholders tentang cara-cara bertanam sawit yang benar dengan tidak melakukan pembakaran lahan, tidak menanam di lahan gambut, melakukan pendataan untuk smallholders, dan menyelesaikan persoalan-persoalan teknis yang terjadi di lapangan sehingga produk sawit yang dihasilkan sesuai dengan standar nasional dan global. Selain itu, IPOP juga dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap ISPO yang dicanangkan pemerintah selama ini.

“Komitmen IPOP sangat jelas yakni membantu Pemerintah Indonesia, termasuk membantu meningkatkan permintaan global terhadap produksi sawit nasional. Bagaimana caranya, yaitu dengan menghasilkan sawit lestari yang ramah lingkungan, sesuai dengan standar yang diakui konsumen global,” jelas Direktur Eksekutif IPOP, Nurdiana Darus.

Komitmen enam anggota IPOP, yakni Cargill, Wilmar, Asian Agri, Golden Agri Resources, Musim Mas, dan Astra Agro Lestari, merupakan komitmen bersama yang dinyatakan secara sukarela untuk secara bersama-sama menghasilkan sawit ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan cara melindungi hutan dengan nilai konservasi tinggi dan mengandung karbon yang tinggi, biodiversitas, saling menghargai hak-hak antar-manusia dan komunitas, serta memberikan manfaat untuk seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Itu yang sebenarnya menjadi komitmen kami dan komitmen tersebut sudah menjadi kebijakan di setiap anggota IPOP. Dan apa yang sudah kami tandatangani bersama itu adalah untuk mencari solusi terbaik dalam menghasilkan sawit lestari. Tentunya upaya-upaya tersebut harus dilakukan bersama dengan parastakeholders, termasuk pemerintah,” lanjut Nurdiana.

Sementara itu, menanggapi pemberitaan tentang adanya potensi kartel yang dilakukan IPOP, Ibrahim Senen selaku tim legal IPOP mengatakan bahwa IPOP tidak melanggar ketentuan KPPU karena IPOP bukan market leader yang mengontrol pasar, bukan penentu harga, tidak memonopoli pemasaran barang, dan tidak dalam posisi dominan menciptakan barrier perdagangan sawit.

“Anggota IPOP dan sekretariat IPOP menghargai surat dari KPPU yang merekomendasikan langkah-langkah selanjutnya untuk mencegah IPOP menjadi kartel. Tidak ada yang dilanggar di sini (dalam peraturan KPPU). IPOP selalu berupaya patuh dengan peraturan yang ada. Justru karena itulah IPOP memiliki inisiatif untuk berkonsultasi dengan KPPU sejak awal kesepakatan ini dibuat. Kami harap semua pihak dapat melihat ini dengan perspektif yang benar, karena hal ini akan berdampak pada jalannya implementasi program IPOP yang akan menitikberatkan pada pemberdayaan petani kecil sawit,” jelas Ibrahim.

Anggota IPOP sejauh ini telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk berkonsultasi dengan KPPU terkait komitmen tersebut dan implementasinya sejak Juni 2015. Pada periode antara Juli dan Oktober 2015, KPPU melakukan assessment formal atas komitmen bersama tersebut. IPOP dan anggotanya sangat menghormati rekomendasi-rekomendasi KPPU dan siap bekerjasama dengan pemerintah.

Ibrahim juga menyebutkan, anggapan bahwa anggota IPOP menguasai 70% produksi CPO di dalam negeri sesungguhnya kurang tepat. Menurutnya, data Kementerian Pertanian tahun 2013 menyebutkan, total produksi CPO yang dihasilkan swasta hanya sebesar 54%.

“Data menunjukkan, petani kecil yang memiliki luas lahan dua hektare, menguasai produksi CPO sebesar 35%. Sisanya 65% dikuasai oleh BUMN dan swasta. Dari 65% tersebut, swasta menguasai 54% dan sisanya sebanyak 11% dikuasai BUMN. Jadi tidak benar kalau anggota IPOP menguasi 70% produksi CPO nasional,” tegasnya.

 

Tentang IPOP

Pada 2014, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memfasilitasi penandatanganan sebuah ikrar bersama antara beberapa perusahaan kelapa sawit berskala besar untuk sebuah tujuan bersama yaitu mengupayakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik bertanggung jawab tanpa deforestasi, menghargai hak asasi manusia dan komunitas, serta memastikan tersalurkannya nilai-nilai yang dijunjung tinggi para pemegang saham melalui upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

Komitmen ini direalisasikan menjadi Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) yang ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi tentang Iklim pada Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Wilmar, GAR, Cargill, dan Asian Agri. Musim Mas ikut menandatangani komitmen ini pada Maret 2015 dan disusul Astra Agro Lestari pada Februari 2016. Visi IPOP adalah mendorong praktik bisnis kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia melalui kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan.

Sedangkan misinya adalah terciptanya lingkungan dan situasi kondusif di Indonesia yang dibutuhkan untuk mendukung produksi kelapa sawit yang berkelanjutan yang bebas dari deforestasi, memperluas manfaat sosial, dan meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia.

Kontak Media

Asti Putri

Tim Komunikasi Publik IPOP

E-mail:

asti@indonesiacomm.com021- 5793 6477 F. 021- 5793 6478

About The Author

Related Posts

Leave a Reply